Geram ada buruh ditahan 3 hari di dalam Pabrik, DPRD Sidak malam hari ke PT.Arta Boga Cemerlang


SINGKAP BEKASI. COM - Miris nasib yang dialami 5 buruh PT.Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Jl.Kruing 2 Kawasan Industri Delta Silicon Cikarang, niat bekerja sesuai jam kerja, berbuah penahanan tidak boleh pulang 3 hari dari hari Senin  24 Juli 2017 sampai dengan hari ini dan tidak diijinkan pulang. Berbekal tindak lanjut laporan dari Sdr.Turangga Cakraudaksana LSM Benteng Bekasi, DPRD lakukan sidak ke lokasi perusahaan, Rabu malam (26/07/2017.)

Lima buruh PT.Arta Boga Cemerlang bernama Samsudin, Darmawan, Agus, Didi dan Jamal, ditahan dan tidak diperbolehkan pulang oleh Pihak Perusahaan. Belum jelas diketahui apa penyebab buruh sampai ditahan selama 3 hari kerja ini. Pengaduan ini menyulut emosi DPRD Kabupaten Bekasi, geram dengan pengaduan yang ada, meski malam hari DPRD lakukan sidak ke lokasi pabrik. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, tampak hadir dalam sidak tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Anden, dan 2 (dua) Anggota Komisi IV Nyumarno dan Nurdin Muhidin.

Geram buruh ditahan 3 hari di dalam Pabrik, DPRD kab.Bekasi Sidak malam hari ke PT.Arta Boga Cemerlang

Sebelum sidak, pimpinan dan anggota DPRD berkumpul di Mc D Lippo Cikarang, bersama para pelapor LSM Benteng Bekasi, Staff Komisi IV, dan beberapa rekan pers/media sambil berkomumikasi dengam pihak kepolisian.

Salah satu anggota DPRD yang ikut sidak, Nyumarno geram saat dilokasi, apapun alasannya tidak dapat dibenarkan penahanan terhadap buruh di dalam pabrik, apalagi sampai berhari-hari. Kerja ada aturannya, 8 jam per hari, kalau lembur juga ada aturan mainnya, harus ada kesepakatan antara Pekerja dan Pemberi Kerja, ungkapnya.

Nyumarno menambahkan, ini tindak pidana lho, menurut pasal 333 KUHP, yaitu “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan (menahan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak”, ancamannya bisa pidana sekurang-kurangnya 8 hingga 12 tahun penjara. Ini harus diproses hukum, pelakunya, pemberi kerjanya, pemilik pabriknya semua bisa kena ancaman pidana, ungkap Nyumarno dengan geram.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat mempercepat perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik. Deddy mendorong agar perekaman data bisa dituntaskan tahun ini.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
Deddy mengatakan perekaman data KTP elektronik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Pasalnya, kata dia, KTP elektronik sangat berpengaruh pada pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.

Dia berharap dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dan sinergis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Kemendagri. Ini bertujuan agar dihasilkan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan secara bersama-sama.

Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) per 31 Desember 2016, tercatat jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 43,74 juta jiwa. Sedangkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak 2018 di 16 kabupaten/kota dan satu provinsi, yaitu sebanyak 31,76 juta orang. Terdiri dari 16,08 juta pemilih pria dan 15,68 juta pemilih wanita. 

"Artinya, terdapat lebih dari 72 persen penduduk yang akan menjadi pemilih dalam pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Barat," ujarnya, Selasa (25/7).

Hingga Februari 2017 masih terdapat sekitar 1,37 juta penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sedangkan yang belum dicetak KTP elektroniknya sebanyak 1,43 juta orang. Ada pula datanya tidak tunggal dan sebagian gagal rekam, serta datanya masih dalam proses penunggalan.

Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat akan diikuti oleh 16 kabupaten/kota yang meliputi enam kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis. Selain itu adapula pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

"Oleh karenanya perekaman KTP elektronik ini harus segera dituntaskan," kata dia.

Kepala Dinas Dukcapil Jawa Barat, Abas Basari, mengatakan masih banyaknya penduduk Jawa Barat yang belum melakukan perekaman karena terbatasnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut meliputi jumlah mesin pencetak yang masih belum sesuai kebutuhan, alat perekam banyak yang tidak berfungsi, terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, terbatasnya anggaran, serta sering terjadinya gangguan jaringan dan pendistribusian blanko.

Abas pun berharap perekaman di tingkat kota/kabupaten bisa segera dituntaskan. Dia mendorong disdukcapil kota/kabupaten untuk menjemput bola melakukan perekaman penduduknya. [republika]
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy mengatakan akan merencanakan Kota Bekasi sebagai Kota yang Layak Anak. Persiapan yang telah dilakukan Pemkot Bekasi, kata dia adalah memepersiapkan sarana dan prasarana, terutama pembangunan tempat-tempat berekspresi anak seperti taman bermain.

Kota Bekasi Rencanakan Bangun 1000 Taman Demi Kota Layak Anak

Dia mengatakan, rencana Kota Layak Anak telah dibuat sejak lama, namun hingga kini belum dapat terwujud. Terkait jaminan perlindungan anak, dia mengatakan telah menugaskan Satuan Tugas yang fokus untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Menurut dia, Satgas tersebut sudah cukup efektif dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak, mengingat saat ini kerap terjadi kasus kriminal yang melibatkan anak usia dini. 

"Sudah ada satgas. Kalau nggak ada lebih parah lagi," ujar dia.

Menurut dia, terkait struktur, Kota Bekasi sudah meraih sekitar 60 hingga 70 persen, namun hal yang perlu diperbaiki adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat. Dia menjelaskan, rencana Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak akan merujuk kepada beberapa wilayah yang telah terlebih dulu menerapkannya, seperti Surabaya, Bali dan Solo.

Dengan menjadikan Surabaya sebagai rujukan, Rahmat mengatakan telah mengusulkan pembangunan 1000 taman layaknya yang telah dilakukan Kota Surabaya. Meskipun saat ini, kata dia hanya beberapa taman saja yang sudah dibangun. Dia menyatakan akan memulai persiapan Kota Layak Anak pada tahun ini, namun kemungkinan akan rampung pada 2018 nanti. 

"Harus seperti itu, kan saya udah canangkan tuh seribu taman. Sekarang baru beberapa, kan korelasinya ke sana. Tapi buat mewujudkan itu kan susah, bertahap," kata dia. 
[REPUBLIKA]
Kegiatan baksos pengobatan gratis PT CL Tbk
CIKARANG UTARA bekasitoday.com-Sudah menjadi komitmen PT Cikarang Listrindo (CL Tbk) untuk selalu bersinergi dengan masyarakat sekitar perusahaan, salah satunya dengan cara melakukan bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar perusahaan secara berkesinambungan.

Atas dasar itulah, PT CL Tbk kembali melakukan aksi bakti sosial untuk periode bulan Juli 2017. Dimana kegiatan ini merangkul Puskesmas Mekarmukti sebagai tim medis, Babinsa dan Bimaspol sebagai keamanan dan aparat Desa Wangunharja sebagai pelaksana.

"Kegiatan kali ini dilakukan di rumah pak H Sukriah, salah satu warga Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kegiatan kali ini dihadiri oleh 95 (sembilan puluh lima) pasien yang melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan Gula Darah 22, Kolesterol 22 dan Asam Urat 18, "ujar Yohanes Siahaan, SH, Legal & Gov.Rel Spesialist PT CL Tbk ketika di temui di kantornya, Rabu (26/7).

Menurutnya, Bakti Sosial ini merupakan komitmen dari PT.CL Tbk terhadap program Corporate Sosial Responsibility (CSR).

"Kegiatan pengobatan gratis ini dilakukan karena kami ingin terus bersinergis kepada warga masyarakat disekitar perusahaan berada, "terang pria yang akrab di sapa bang Anes ini.(*)

Penulis : Nurdin
Editor : Bisot




KPU Kabupaten Lebak Studi Banding ke KPU Kabupaten Bekasi

Jelang pelaksanaan pilkada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak melakukan studi banding ke KPU Kabupaten Bekasi. Turut ikut juga, unsur kepolisian, TNI dan dinas pendidikan Lebak.

Ketua KPU Lebak, Ahmad Saparudin menilai, KPU Kabupaten Bekasi berhasil menyelanggarakan pilbup dengan kondusif.

"Kita ingin belajar dari KPU Bekasi yang suskses menyelenggarakan pilbup tanpa ada gugatan, konflik, dan tingkat partisipasi pemilihnya pun tinggi," kata Saparudin, Rabu (26/7/2017).

Komisioner KPU Lebak, Cedin R. Nurdin menilai, studi banding sangat penting dalam menghadapi pilkada.

"Banyak regulasi yang berbeda dari pilkada 2013, untuk itu semua pihak termasuk KPU perlu belajar kepada yang sudah melaksanakan,"  jelasnya.

Studi banding tak hanya diikuti oleh KPU melainkan beberapa unsur lain, mengingat pilkada bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU

"Semua pihak punya andil menyukseskannya terutama wartawan," ucap Cedin.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ihdam kholik menyampaikan terima kasih atas kunjungan KPU Lebak. Kata Idham, suksesnya penyelenggaraan pemilu karena proaktifnya KPU dengan semua pihak termasuk dengan pasangan calon dan tim pemenangan

"Kuncinya silaturahmi, komunikasi dan jemput bola untuk suksesnya pilkada," terang Idham.

"Kita roadtour, merangkul dan mengajak media, serta selalu menjalin komunikasi dengan muspida. Yang terpenting adalah cepat menindaklanjuti ketika ada temuan," jelas Idham.(Nda) [bantenhits]
Sebanyak 140 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 18 Kota Bekasi, Jawa Barat, menjalani aktivitas belajar mengajar secara lesehan akibat ketiadaan meja dan kursi.

140 Siswa SMAN Di Bekasi Belajar Di Lantai


"Mereka adalah siswa kelas X yang terpaksa mengampar di lantai untuk belajar sejak sepakan lalu saat tahun ajaran baru dimulai Senin (17/7)," kata Wakil Kepala Urusan Sarana dan Prasarana SMAN 18 Arenjaya, Elfi Suyanti, di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, sekolah yang berlokasi di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur itu belum dilengkapi kursi dan meja sebagai pendukung aktivitas belajar. 

Pihak sekolah selaku pengelola tempat pendidikan itu bahkan tidak mampu membeli karpet atau tikar sebagai alas siswa belajar di kelas.

"Ada empat kelas atau rombongan belajar yang belum dilengkapi fasilitas meubeler. Keempat itu adalah kelas X IPA 1, X IPS 1 sampai X IPS 3. Hal ini dialami oleh sekitar 140 siswa dengan asumsi satu kelasnya terdapat 35 pelajar," katanya.

Dia mengaku telah mengajukan kebutuhan itu ke Provinsi Jawa Barat selaku pemegang kendali terhadap SMAN/SMKN di Jawa Barat. 

"Namun belum direspons," katanya.

Elfi berharap, agar Pemerintah Kota Bekasi dapat turun tangan bila provinsi belum juga melengkapi fasilitas meubeler mengingat tingkat kebutuhan siswa yang mendesak. 

Skema pemberiannya, kata dia, bisa melalui hibah dari pemerintah kota ke sekolah. 

"Kita berharap pemerintah kota membantu mengatasi hal ini, karena kasihan anak-anak belajar tanpa kursi dan meja," katanya.

Salah seorang murid X IPS 2, Octavia Hotmauli (16), mengatakan para siswa terpaksa urunan untuk membeli kebutuhan karpet belajar di ruang kelas.

"Teman-teman sudah mengumpulkan uang sekitar Rp400 tibu untuk membeli karpet dan peralatan lain seperti sapu, pengki dan kain pel," katanya.

Octavia mengatakan, belajar di sekolah tanpa dilengkapi meubeler sangat menyulitkan siswa untuk meresapi materi pelajaran yang disampaikan guru. 

"Pinggang saya pegal dan bokongnya sakit, belajar tanpa meubeler juga membuat kita mengantuk," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi (Antara)