Pemerintah Kabupaten Bekasi mendesak Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Permintaan itu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusul banyaknya keluhan warga akibat kemacetan dan jalan rusak yang banyak terjadi.

Kepala Bidang fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi E.Yusuf Taufiq me‎ngatakan, persoalan kemacetan harus ada solusinya bukan hanya saling menyalahkan.


 http://1.bp.blogspot.com/-kgq6YnBJ2KU/U2GZvNKUgUI/AAAAAAAAADI/XKOEIiL37SY/s1600/U12l3PEhRQ.jpg


Menurut Yusuf, kerusakan jalan yang menjadi pemicu kemacetan yang terjadi di jalan negara tepatnya di pertigaan pilar arah ke teminal SGC.

Dishub Kabupaten Bekasi telah berusaha untuk mengatur hal tersebut. Namun lagi-lagi, kendalanya karena kerusakan jalan tersebut berada di batas kewenangan yang dimiliki lantaran jalan yang diperbaikinya bukan milik Kabupaten Bekasi.

"Kewenangan Pemkab Bekasi berada dalam posisi dilema, ketika hendak ingin memperbaiki justru terbentur dengan aturan yang berlaku sehingga macetnya menjadi tidak karuan,"  kata Yusuf kepada wartawan, Senin (2/3/2015) Sore.

Seharusnya, kata Yusuf, ada koordinasi terpadu dalam penanganan jalan yang berada di Kabupaten Bekasi antara Pusat, Propinsi maupun Pemerintah daerah. Hal itu dimaksudkan agar Pemda Kabupaten Bekasi dapat membawahi jalan yang ada sehingga kemacetan dapat teratasi.

Karena itu, Yusuf berpendapat, penanganan kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan Kabupaten Bekasi harus dilakukan secara universal.

"Penanganan kemacetan yang ada di Kabupaten Bekasi harus dilakukan secara universal yang artinya dibutuhkan keterlibatan instansi terkait seperti pasar harus berkoordinasi dengan dinas pasar, kemudian dinas perhubungan dengan pengaturan jalannya," ungkapnya.

 
(Hendro - Harian Terbit Selasa, 03 Maret 2015)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.