CIKARANG bekasitoday.com-Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menilai Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, yang diduga tidak sesuai dengan anggaran, telah melanggar hukum dan termasuk kedalam tindakan korupsi.

Seperti yang dikatakan H.Syamsul Fallah, Anggota Komisi A DPRD menurutnya, pembangunan Pustu Kelurahan Bahagia jika tidak sesuai anggaran yang ada jelas melanggar hukum, apalagi diduga sampai tidak sesuai Daftar Perincian Anggaran (DPA). "Tindakan tersebut termasuk tindakan korupsi, domainnya hukum, "ujarnya, Jum'at (20/3).

Akan kita audit Anggaran untuk pembangunan Pustu tersebut, agar kita ketahui siapa pemborong dan perusahaannya. "Kalau yang didugakan itu benar, hukumannya bukan keorangnya. Melainkan perusahaannya. Tapi, nanti kita akan black list orang dan perusahaannya, "terangnya.

Sementara, Wahyu (20) salah satu warga sekitar yang sedang berobat pun menyesalkan kontraktor yang telah membangun Pustu Kelurahan Bahagia. Pasalnya, kerusakan tersebut membuat resah dokter dan pasien yang datang untuk berobat. "Kontraktor yang membangun Puskesmas ini tidak punya hati, saya pribadi sangat kasihan kepada warga yang berobat, jadi membuat pasien tidak nyaman padahal baru dibangun kok banyak kerusakan, "terangnya.

Diketahui, bahwa pembangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan tersebut dianggarkan pemerintah sebesar Rp.800 juta. Namun, dalam pengerjaannya diduga tidak sesuai.(red)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.