BABELAN bekasitoday.com-Pemagaran serta konblok halaman kantor Kecamatan Babelan yang dianggarkan dari dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Cikarang Lsiterindo (CL), dinilai tidak tepat sasaran.

Seperti halnya yang diutarakan, Hery salah satu warga babelan, menurutnya, amat disayangkan, sumber alokasi  dana untuk pembangunan pagar serta konblok halaman kantor pemerintahan Kecamatan Babelan  bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. "Bangunan tersebut bukan dari anggaran pemerintah, melainkan menggunakan dana CSR dari sebuah perusahaan terbesar yang ada di Desa Muara Bakti,yang katanya sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB), "ujarnya.

Dia menambakan, seharusnya penggunaan dana CSR perusahaan sebaiknya di berikan kepada masyarakat wilayah yang lebih membutuhkan, seperti pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), sarana air bersih, dan  pembangunan sarana sosial lainnya, tentunya tidak untuk pembangunan kantor pemerintah seperti yang dikerjakan saat ini. "Dana CSR harus menyentuh ke masyarakat karena itu kan dana sosial masyarakat, bukan dana sosial pemerintah, "terangnya.

Hal senada diungkapkan Ruslan Ketua Kumpulan Wartawan Bagian Utara Bekasi (Kwabusi), menurutnya, pemanfaatan dana CSR suatu perusahaan dianggap tidak layak dan tidak patut untuk pembangunan kantor pemerintah. "Seharusnya dana CSR dari perusahaan diberikan kepada masyarakat setempat yang notabene nya sangat membutuhkan, "ujarnya.

Pemerintah seharusnya tidak tutup mata dengan berbagai keluhahan dan gambaran nyata dimasyarakat, dengan masih banyaknya warga khususnya kaum ibu yang setiap pagi masih menggunakan air kali untuk mencuci pakaian, lantaran masih minimnya perhatian pemerintah. "Masih banyak warga babelan yang mencuci pakaian menggunakan air kali, seharusnya pemerintah dalam hal ini pihak kecamatan babelan bisa melihat kenyataan itu, "tuturnya.

Dia menambahkan, seharusnya untuk pembangunan pagar kantor serta sarana lainnya yang notabene-nya pemerintahan, dapat menggunakan dana anggaran dari Pemda Kabupaten Bekasi, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. "Dahulukan masyarakat yang lebih membutuhkan dari anggaran CSR perusahaan, untuk fasilitas pemerintahan baik itu pembangunan di segala bidang, alokasinya jelas dari anggaran pemerintah, "ungkapnya.(red)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.