bekasitoday.com-Pemerintah pusat akan realisasikan dana desa sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk di Kabupaten Bekasi.

Namun, persoalan pencairan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dikhawatiran penggunaan yang tidak tepat sasaran.

"Karena itu, kami dari DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (PEMUDA LIRA) Bekasi Raya membuka pengaduan masyarakat atas segala permasalahan yang menyangkut dalam pelaksanaan pencairan dana desa dari APBN, ”ujar Ketua DPD Pemuda LIRA Bekasi Raya Syahrir.

Menurutnya, pertengahan bulan Mei 2015  bulan ini, sesuai PP No 60 Tahun 2014 tentang Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada periode pertama akan dicairkan sebesar 40 persen, atau sekitar Rp 8 triliun dari total Rp 20,7 Triliun.

Tahap kedua, sekitar Bulan Agustus, rencananya akan turun lagi 40 persen, dan tahap ketiga cair pada sekitar akhir tahun sebesar 20 persen.

Alokasi itu belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), ”terangnya.

Kalau tidak diawasi, lanjutnya, alokasi anggaran transfer daerah ini sampai kebawah cenderung  dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha, dan elite yang biasanya disebut mafia anggaran. “Kami menolak politisasi dana desa untuk kepentingan politik dalam bentuk apapun, ”paparnya.

‪Karena itu, tambah dia, DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (PEMUDA LIRA) Bekasi Raya mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta Menteri terkait segera merevisi PP No 43 dan 60 Tahun 2014, agar tidak terjadi kesenjangan dan kemudahan dalam penggunaan dana desa.‬

‪"Kami juga mendesak Mendagri harus mendorong Kabupaten/Kota untuk mempercepat membuat aturan pelaksanaan dan payung hukum pencairan dana Desa di daerah, ”tandasnya.(ind)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.