Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Di dalam setiap implementasi kebijakan, pemerintah selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah khususnya Kabupaten Bekasi. Puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah.

Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berimbang dan berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah tidak hanya menyangkut ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan saja, namun, harus bisa mendorong berlangsungnya proses otonomi masyarakat di daerah.

Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri, yang dapat secara bebas menentukan sendiri pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti memilih kepala daerah, merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keputusan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Proses pembangunan daerah tidak akan maksimal jika tidak ada partisipasi dari seluruh komponen daerah, khususnya masyarakat. 

Pemerintah daerah harus menyusun program pembangunan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan warga. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu menyampaikan beberapa pelaksanaan program pro rakyat yang harus diikuti dengan perbaikan birokrasi dan peningkatan mutu penyelenggara pemerintahan.

Perencanaan APBD juga perlu disiapkan secara matang, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga tidak timbul permasalahan kedepannya. Salah satu prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah adanya perubahan dalam tata pemerintahan di daerah sehingga fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator masyarakat bisa optimal.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi harus meminimalisir fungsi memerintah untuk kemudian secara tegas dan jelas lebih mengedepankan fungsi melayani dan memberikan fasilitas pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Tekad ini seharusnya terwujud dalam segala bidang dan diupayakan seoptimal mungkin, agar bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat daerah mau mewujudkan misi otonomisasi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah. 

Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. Sementara itu, bagi masyarakat yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut.

Mengenai kemiskinan, pemerintah belum memiliki kebijakan berparadigma pro-rakyat miskin. Isu kemiskinan di Kabupaten Bekasi selama ini lebih banyak dijadikan komoditas politik. Data kemiskinan kerap dijadikan "siasat" bagi kepentingan politik semata. Tidak semua tingkat pemerintahan mengerti akan paradigma pro-rakyat miskin ataupun paradigma partisipatif. Selama ini kita menganggap masyarakat yang harus diberdayakan, padahal pemerintah pun belum tentu mengerti pro-rakyat miskin dan paradigma partisipatif itu seperti apa. Akibatnya, sering salah urus dan salah sasaran.

Manakala sesuatu sebab, seperti kemiskinan, membuat orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, tanggung jawab orang tua tersebut gugur dengan sendirinya dan tidak dapat dikenakan sanksi. Negaralah yang kemudian harus memikul kewajiban memberikan pendidikan dasar bagi warganya yang tidak mampu. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan sosial yang membela hak-hak dasar rakyat miskin, kebijakan "wajib belajar sembilan tahun" sebenarnya salah kaprah. Yang tepat adalah kebijakan "hak belajar sembilan tahun".

Kebijakan ekonomi yang pro rakyat, tanpa anti terhadap ekonomi pro pasar merupakan jalan tengah atas persoalan ekonomi yang melilit di Kabupaten Bekasi ini. masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bekasi, karena kebijakan makro pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih berpihak kepada elit penguasa dan juga pengusaha. Kebijakan pemerintah harus pro rakyat dan tidak perlu menuruti orang asing yang terus menerus mengintervensi wilayah Kabupaten Bekasi dalam hal ekonomi. Pasar juga harus tetap dikontrol, supaya rakyat juga tidak terkena dampaknya.

Sudahkah penguasa negeri ini melakukan kebijakan yang berpihak pada pengembangan perekonomian rakyat? Mayoritas "rakyat kecil" pasti akan mengatakan belum. Malah justru pemerintah kita terkesan semakin otoriter dengan mengurangi subsidi BBM yang diketahui akan berdampak luas pada kenaikan harga-harga lain di segala sektor. Masyarakat yang hanya berpikiran bagaimana bisa mencari sesuap nasi untuk hidup sehari-hari semakin tercekik. Dampak kebijakan pemerintah itu lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Mereka harus mengetatkan ikat pinggang dan menutup mata untuk mengatur uang belanja bulanan, karena harga-harga barang naik, sedangkan pendapatan mereka tidak berubah.

Namun demikian, meskipun penolakan desakan untuk mengubah haluan kebijakan politik ekonomi yang neoliberal ke demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), namun sampai saat ini sikap pemerintah bergeming dengan keputusan mereka yang sudah dianggap final. Banyak keluarga yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, ada seorang suami-istri yang rela bunuh diri bersama karena terlilit hutang. Apakah kondisi kemiskinan masyarakat kali ini akan menyadarkan para penguasa negeri ini untuk mengubah haluan politik ekonominya dan berpihak kepada rakyat miskin? tentu jawabannya terletak pada hati nurani para penguasa itu sendiri.

sumber: dari berbagai sumber
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.