CIKARANG bekasitoday.com- Terkait wacana Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (pemkab bekasi) untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di tahun 2016, disambut baik oleh semua elemen masyarakat.

Seperti halnya yang dikatakan, H Abdul Halim Soebri.SH, direktur LBH ICMI Bekasi, menurutnya, rencana pembuatan perda bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu di 2016 tersebut sangat positif.

"Sudah saatnya pemkab bekasi memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat terutama pada kalangan yang kurang mampu membiayai pada saat berhadapan dengan persoalan hukum, "ujarnya.

Menurutnya, perda tersebut harus jelas dan terang tentang kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan hukum yang bersumber dari dana APBD, sehingga nantinya tidak akan salah sasaran.

"Anggaran yang diambil dari APBD Kabupaten Bekasi, ya sudah seharusnya harus jelas kriteria si penerima, agar tepat sasaran, "terangnya.

Dia menambahkan, perda tersebut juga harus perjelas kriteria lembaga yang nantinya akan mengadvokasi atau membantu atau mendampingi masyarakat kurang mampu.

"Harus jelas siapa yang mendampingi masyarakat kurang mampu dalam hal hukum, jangan sampai jatuh kepada lembaga yang legalitasnya tidak jelas, tidak kredibel dan tidak profesional serta tidak jujur, dan amanah dalam melakukan kegiatanya, "ungkapnya.(red).

Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.