KOTA BEKASI bekasitoday.com-Ibarat sebuah pepatah, senjata makan tuan, kondisi ini nampaknya dialami Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. Niat awal ingin membela nasib warga Pekayon yang menjadi korban pembongkaran, justru sikap politik Tumai mendapat kecaman sejumlah pihak yang mendukung sikap tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam menyelamatkan lahan negara. Melalui sebuah aksi damai yang digelar, ratusan pemuda, dan mahasiswa, dari Komite Pemuda Patriot Peduli Pembangunan, mengecam sikap Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, yang mereka anggap telah mempolitisir pembongkaran sejumlah bangunan yang diduga berdiri di atas lahan milik negara, Selasa (22/11).

"Tumai sangat pandai berpolitik hingga masyarakat korban penertiban juga dipolitisasi agar menolak program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi, "cetus Tomy, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya.

Bahkan, massa juga mendesak agar Tumai mundur dari jabatan Ketua DPRD Kota Bekasi. Alasannya, sikap Tumai dinilai tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat, dan menyebabkan kekisruhan antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Tomy, DPRD diharamkan mempolitisasi program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum.

"Satu kata, mundur dari jabatan ketua dewan, "tegasnya.

Sementara itu, Rino, koordinator aksi, menambahkan, bahwa aksi demo ini berkaitan dengan adanya dugaan politisasi oleh beberapa fraksi terhadap program penertiban bangunan liar di wilayah Bekasi Selatan dan Jatiasih. Beberapa fraksi diantaranya Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Demokrat, disebut-sebut bakal menggelar angket untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penertiban.

"Pansus tidak relevan digelar karena proses penertiban sudah sesuai prosedur. Seharusnya DPRD sebagai bagian dari pemerintahan tidak mempolitisasi persoalan ini, "terangnya.(red)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.