KOTA MADYA bekasitoday.com-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat penyelamat aset, menilai bahwa proses pemisahan atau serah Terima terhadap Pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi Wilayah Layanan Cabang Wisma Asri, dan Cabang Pembantu Harapan Baru ke PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi,  dinilai telah melanggar hukum, pasalnya, ketika melakukan pemisahan, tidak adanya mekanisme yang dijalankan, PDAM itu adalah sebuah lembaga BUMD, tentu ada yang mengawasi, mengontrol, harusnya sebelum dilakukanya pemisahan, pihak legislatif, membentuk sebuah pansus untuk pemisahan aset, atau adanya persetujuan dari DPRD.

"Tapi nyatanya itu tidak ada, kami menilai lembaga DPRD telah dilecehkan oleh dirut PDAM Bhagasasi, karena telah melakukan penyelahan wewenang secara sepihak, kita akan melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan Kota Bekasi sebagai lembaga penegakan hukum, agar dapat diproses secara hukum dan juga tentu kita akan mengawalnya sampai proses hukumnya selesai, "terang Kartono kordinator aksi.

Dia menambahkan, aksi yang kami gelar ini untuk meminta kepada kejaksaan Kota Bekasi jangan sampai hukum tajam keatas dan tumpul kebawah.

"Kalaupun Kejaksaan Kota Bekasi tidak tuntas dalam melakukan penegakan hukum terhadap hal itu, maka kasus ini akan kita sampaikan kepada KPK, disamping itu juga kita akan melampirkan kasus-kasus lain yang ada di PDAM Tirta Bhagasasi, "tegasnya.(red)
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.