CIKARANG bekasitoday.com-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi didesak oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) salah satunya adalah LSM Sniper Indonesia, untuk secepatnya mengumumkan dalam Rapat Paripurna, terkait dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017, dimana didalamnya mengatur tunjangan transportasi anggota DPRD.

"Anggota dewan selama ini diberikan pinjam pakai mobil oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk keperluan dinasnya. Maka, sudah sepatutnya mereka dengan kerelaannya segera mengembalikan kendaraan tersebut ke Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, "ujar Gunawan Ketum LSM Sniper Indonesia. 

Dirinya menegaskan jika para anggota dewan tidak juga mengembalikannnya dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Bagian Perlengkapan harus berani menarik kendaraan tersebut dengan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (satpolPP).

"Kepala Bagian Perlengkapan harus menarik pula kendaraan yang dipinjam pakai-kan kepada selain anggota dewan seperti pegawai pemda, institusi, dan lembaga lainnya, tanpa kecuali, "tegasnya.

Hal ini penting dilakukan demi efesiensi anggaran. Karena selama ini biaya rutin pemeliharaan dan pajak kendaraan cukup besar setiap tahunnya, dan menjadi tanggungan pemerintah daerah dan membebani APBD Kabupaten Bekasi.

"Saatnya Kepala Bagian Perlengkapan melakukan pembenahan dalam pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan, "tandasnya.

Sebab selama ini, kata dia, barang milik daerah berupa kendaraan mobil dan motor tidak jelas dan disinyalir banyak penyimpangan dalam pengelolaannya, baik jumlah, keberadaan, dan siapa saja yang mengunakan kendaraan tersebut. Mestinya di inventarisir dan hasilnya dibuka ke publik. 

"Itu kan tidak pernah dilakukan sama sekali, "terangnya.

Parahnya lagi tambah dia, beberapa kendaraan yang di pinjam pakai rimbanya entah dimana, ada yang dibawa oleh pegawai yang sudah pensiun, ada yang dipinjam pakai lebih dari satu unit, bahkan ada juga yang sampai hilang seperti kendaraan operasional Desa Hegarmanah, Cikarang Timur.

"Apakah Kepala Desa-nya sudah mengganti ataukah belum?, "cetusnya.

Dirinya mengatakan, kasus seperti itu semestinya tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ditindaklanjuti dan dituntaskan oleh pemerintah daerah, karena menyangkut aset daerah, dan juga menjadi aset bagi Rakyat Kabupaten Bekasi yang harus dipertanggungjawabkan.

"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Bekasi No. 42 Tahun 2017, dimana mengatur setiap anggota DPRD diberikan hak untuk mendapatkan tunjangan transportasi. Dengan sendirinya pinjam pakai mobil untuk operasional dewan tidak boleh terjadi lagi, "jelasnya. 

Menurutnya, demi optimalisasi dan efesiensi pengelolaan APBD dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi, pinjam pakai kendaraan yang selama ini berjalan sebaiknya diperketat atau sekalian saja ditiadakan.

"Perlu diketahui, Permendagri No. 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang Kendaraaan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dengan masing-masing sebagai berikut, Ketua DPRD satu unit jenis sedan atau minibus 2.500cc, Wakil Ketua DPRD satu unit jenis sedan atau minibus 2.200cc, Pejabat eselon ll satu unit jenis sedan 2.000cc atau minibus 2.500cc, Pejabat eselon III satu unit minibus bensin 1.600cc atau minibus solar 2.500cc, dan Pejabat eselon IV dan eselon V satu unit motor 200cc, "tuturnya. 

Sementara, menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Komisi III, Suriyat, mengatakan, dirinya tidak ada kewenangan untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan media, dirinya hanya sebagai anggota dan menunggu intruksi dari Ketua DPRD terkait Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tersebut. 

"Terkait pinjam pakai mobil serta adanya PP No. 18 Tahun 2017. Apakah dikembalikan atau bagaimana, silahkan teman-teman wartawan menanyakan secara langsung ke Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, saya tidak punya kewenangan menjawab pertanyaan itu, "ucap Suriyat anggota DPRD yang duduk di komisi III, dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (29/10).(*).

Penulis : Nurdin
Editor : Bisot
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.