CIKARANG PUSAT bekasitoday.com-Herli Meihadi. S, Si, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten Bekasi, ingatkan kepada Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk tidak rangkap jabatan sebagai pengurus LPM Desa. Hal itu diungkapkan dirinya disela-sela kesibukannya membantu orang sakit menahun di Kampung Sasak Tiga, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan. Minggu (25/02), kemarin. 
"Berdasarkan Permendagri No. 32. LPM adalah mitra pemerintah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sedangkan BPD adalah mitra pemerintah dalam hal produk hukum desa.
"Jadi, tupoksinya berbeda, "ujarnya .

Diakui oleh Herli, bahwa banyak perangkat desa yang tidak faham atas tupoksi LPM. Sebagai akibatnya banyak LPM Desa dan Kelurahan kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya.

"Seakan-akan kehadiran LPM hanya sebagai pemanis dalam pemerintahan desa, terangnya.

Menurutnya, perlu adanya sosialisai peran LPM Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Agar LPM Desa/Kelurahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

"Jangan karena lomba desa atau kegiatan Pembangunan Desa, LPM Desa ada. Namun setelah kegiatan,  LPM Desa/Kelurahan tidak ada kiprahnya lagi. LPM Desa/Kelurahan seharusnya diikut sertakan dalam musrenbang desa/Kelurahan. Dengan membawa usulan pembangunan hasil penjaringan dari masyarakat setempat..(*).

Penulis :Nurdin, Editor : Bisot
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.