CIKARANG bekasitoday.com-Dinilai kelengkapan persyaratan masih ada yang kurang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab-red) Bekasi, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membatalkan rencana pembangunan gedung perkantoran 16 lantai di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, tahap I dengan pagu anggaran mencapai 100 milyar yang sedianya akan dilaksanakan pada 2018 ini. 

“Prinsipnya kami menginginkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Namun demikian, saat ini masih terkendala dalam beberapa persyaratan kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Makanya lebih baik ditunda dulu untuk mengurus persyaratan tersebut, "ujar Jamaludin kadin PUPR Kabupaten Bekasi, Jumat (6/4) kemarin. 

Menurutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pembangunan, bangunan gedung negara ada beberapa mekanisme atau ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh Instansi, maupun Satuan Kerja dalam Pemerintah Daerah (Pemda), baik yang bersifat administratif maupun teknis. Apalagi pembangunan gedung ini memakan anggaran cukup besar. 

“Selain belum ada Moratorium Keuangan dengan Menteri Keuangan, kami juga harus sudah dapat rekomendasi dari Gubernur karena pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi. Selain itu juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri PU karena bangunan gedungnya lebih dari 8 lantai, "terangnya. 

Menurutnya, Dirinya memprediksi dan meyakini bahwa persyaratan tersebut akan rampung sekitar pertengahan Maret 2018.

“Engga taunya sampai sekarang belum kita dapati persyaratan itu, "tandasnya. 
Sebelum jadwal klarifikasi dan penetapan pemenang lelang, sambung dia, pihaknya sudah melayangkan surat ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Setda Kabupaten Bekasi dengan Nomor Surat 602.1/645/DPUPR/2018 tanggal 22 Maret 2018, perihal Pembatalan Proses Lelang Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I. 

“Karena ada persyaratan administrasi yang belum terpenuhi untuk bangunan gedung negara di atas delapan lantai, makanya PUPR segera membuat Surat Pembatalan Proses Lelang yang dikirim ke ULP pada 22 Maret 2018, "bebernya. 

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya juga kembali melayangkan Surat Pembatalan yang kedua dengan Nomor Surat 602.1/749/DPUPR/2018 tanggal 4 April 2018, Iantaran tahapan proses lelang terlihat masih berjalan terus, meski Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) telah melayangkan Surat Pembatalan. 

“Pada Rabu (4/4) kemarin, kami juga berkirim surat lagi ke ULP. Masih perihal yang sama tentang Pembatalan Proses Lelang, "ungkapnya. 

Jamaludin menambahkan, pihaknya tidak ingin memaksakan proyek Pembangunan Gedung Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahap I dilaksanakan tahun ini, apalagi persyaratan kelengkapan dokumennya belum terpenuhi. 

“Yang pasti (proyek ini-red) sudah dibatalkan, dan tidak akan diserap untuk tahun ini, "pungkasnya. (*).

Penulis : din, Editor : Bisot

Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.