TARUMAJAYA bekasitoday.com-Terkait adanya aksi penghadangan dan penghentian kegiatan pengurugan lahan tanah oleh salah satu ahli waris pemilik tanah bersama sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Bersatu Ormas (FBO) di Kawasan Pergudangan dan Industri Marunda Center wilayah Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin (21/05) lalu membuat Mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN angkat bicara.

Menurutnya, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi diharapkan untuk segera melakukan koreksi kedalam untuk meneliti dan meng-evaluasi kembali keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) di kawasan Marunda Center, serta segera melakukan dan melaksanakan upaya mediasi kepada kedua belah pihak.

"BPN sangat bisa untuk memediasi dan memanggil pihak Marunda Center dan para pemilik tanah atau ahli warisnya, "jelas Ir Tjahyo Widianto Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan ini terkait kasus tanah yang terjadi Kawasan Marunda Center, Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Kamis (24/5).

Diketahui, Almarhum  Najihun Bin Abdul Halim meninggalkan beberapa bidang tanah yang diantaranya berada di wilayah Desa Pantai Makmur dengan dasar persil 31/Slll Girik No. 353 . Namun, Dengan dalih sudah membeli dari pihak Modern Land, Pihak Marunda Center (MC) yang dikelola oleh PT Tegar  Prima Jaya kemudian melakukan kegiatan pengurugan dilahan tersebut.

Marwan  salah satu ahli waris Alm. Najihun Abdul Halim mengecam keras tindakan pengelola MC yang menyerobot tanah miliknya, menurutnya bukti sertifikat yang diperlihatkan oleh pengelola MC bukan diatas tanah miliknya, karena adanya perbedaan Persil.

"Langkah pengembang untuk mengurug lahan milik saya selaku salah satu ahli waris diduga adalah upaya pihak perusahaan untuk menghilangkan jejak agar ahli waris merasa kesulitan untuk mencari letak lokasinya, "jelasnya.

Hal serupa terjadi kepada pemilik tanah Sukra Bin Meran, Kepemilikan tanahnya seluas 27.440 m2 dengan dasar Girik/C lama 227 baru 127 Persil 44/Dlll yang dikuasai oleh pihak Marunda Center semakin memperpanjang perseteruan antara  para pemilik tanah (Ahli waris) dengan pihak pengelola kawasan MC.

Bersama FKMTI  sebagai Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, langkah pemilik dan ahli waris untuk mencari keadilan mulai melaporkan kasus tersebut ke wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah, hingga melaporkannya ke Kantor Staf Presiden untuk mengadukan nasibnya ke Jokowi.

Namun demikian, Bahri yang merupakan head legal dari Marunda Center tidak takut dengan laporan tersebut, dikatakannya bahwa dengan datangnya Jokowi justru membuka pintu bagi pihaknya agar bisa masuk.

"Bagi kami dengan adanya pelaporan ahli waris ke DPR-RI dan juga ke Kantor Staf Presiden itu bagus, gak ada beban. Gak ada masalah, itu bisa memberi jalan kami masuk agar kami dipanggil dan ada proses hukumnya. Kita buktikan, Kalau ternyata kami menyerobot, Gak ada haknya kami disitu dan Kalau kita salah, kalah ya kita tutup Modern, kita ganti.. Gak ada beratnya, santai aja, "ucap Bahri kepada media di Gedung keamanan kawasan MC, Senin (21/5) lalu.

Terpisah, Sekjen FKMTI (Forum Korban Mafia Tanah Indonesia) Agus Muldya mengungkapkan, modus perampas tanah biasa menguasai tanah rakyat terlebih dahulu sambil menerbitkan SHGB di atas tanah yang belum mereka beli. Jadi menyarankan rakyat yang dirampas haknya untuk ke pengadilan merupakan strategi dari para perampas tanah untuk mengulur-ngulur waktu dan tenaga para korban.

"BPN tinggal buka saja warkah tanahnya, betulkah SHGB tersebut dibuat sesuai dengan aturan. Apa ada pelepasan girik dari pemilik. Apakah SHGB betul berada di persil yang sama, modus seperti ini tidak hanya terjadi di kawasan MC, tapi juga dikawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, "tandasnya.

Sementara, Kapolsek Tarumajaya AKP Agus Rohmat, SH yang turut serta dalam penanganan keamanan dalam aksi yang melibatkan beberapa ormas berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan menghimbau agar dilaksanakannya mediasi ulang atau melakukan upaya jalur hukum.(*).

Penulis : din
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.