JAKARTA bekasitoday.com-Pasca tumbangnya rezim orde baru 20 tahun lalu, dalam reformasi yang digaungkan oleh Mahasiswa saat itu adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, faktanya setelah dua puluh tahun gerakan reformasi, Praktik KKN masih berjalan mulus  dan subur hingga banyak pejabat negara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Anda punya sertifikat tanah..?, jangan kira aman. Masih bisa diserobot dan tiba-tiba menjadi SHGB pengusaha besar. korbannya ada di sini bahkan ada yang dari Palembang datang kesini, "terang Ketua FKMTI (Forum Korban Mafia Tanah Indonesia) Supardi Kendi Budiarjo, saat diskusi "20 tahun (Belum Tuntasnya) Reformasi di Gedung Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba -Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Ungkapan tersebut disampaikan SK Budiarjo dalam Peringatan Reformasi 98 yang digelar Ikatan Alumni UI di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mewakili suara korban yang tanahnya terampas oleh mafia tanah yang terjadi di Kawasan Pergudangan dan Industri Marunda Center, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Kawasan Bintaro dan Palembang.

Selain Rektor UI, DR Ir Muhammad Anis dan Ketua Iluni Arief Hardono, Kegiatan Diskusi Reformasi juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Alumni UI yang terlibat langsung dalam gerakan awal reformasi, diantaranya adalah, Haryadi Dharmawan, Agus Muldya, Teten Richard, Adhi FN, Tommy Suryatama, Muhammad Idris dan Taufik basari.

Sementara Diskusi Anti KKN, Supremasi hukum dan Dwi fungsi Abri dilakakukan oleh Bachtiar Firdaus (GAK dan Ketua BEM UI 1999/2000), Ki Joyo Sardo (KBUI), Dony Ardianto (YLBHI), Taufik Basari (Pengacara dan Aktivis mahasiswa UI 98)
Zaadit Taqwa (Ketua BEM UI 2018), dan sebagai moderator M. Fadli Hanafi.

Secara khusus ketua FKMTI, Supardi Kendi Budiarjo menegaskan bahwa, pihaknya sangat mendukung program Reformasi Agraria yang dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dikatakannya bahwa Jokowi harus berani membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah, dan yang pertama-tama harus disasar adalah oknum BPN mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah.

"Jika ini tidak dilakukan, Mafia perampas tanah rakyat akan tetap merajalela. Hal ini harus dilakukan jika pemerintahan Jokowi bersungguh-sungguh ingin mewujudkan reformasi agraria untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. "ujar Budiarjo di Gedung Auditorium UI.

Melalui Diskusi tentang Reformasi, Budiarjo berharap agar kasus perampasan tanah yang banyak terjadi di berbagai wilayah mendapat perhatian dari banyak pihak, baik dari pemerintahnya maupun oleh para mahasiswa dan Alumni UI

"Semoga saja, Mahasiswa tidak kehilangan warwahnya untuk membela hak-hak rakyat, terlebih sebagai orang tertinggi di bidang pertanahan, dan Agraria adalah Sofyan Jalil yang merupakan alumni Fakultas Hukum UI (FHUI)  "ungkapnya.(*).

Penulis : dn
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.