TARUMAJAYA bekasitoday.com-Maraknya pelaku mafia tanah mendapatkan perhatian khusus dan untuk korban dari mafia tanah di apresiasi oleh Ir Agus Muldya Sekjen FKMTI  dalam hal ini untuk Sukra Bin Meran yang berusia 89 tahun atas usaha dan perjuangannya melawan ke semena-menaan pengusaha yang telah merampas kepemilikan tanahnya.

"Diusianya yang ke-89 tahun, Kakek tersebut tidak lagi melihat ketidak berdayaannya, kelemahannya secara fisik tidak menyurutkan langkahnya untuk terus memperjuangkan hak kepimilikan atas tanahnya seluas 2.744 Ha yang dikuasai oleh pihak PT Tegar Prima Jaya (Marunda Center-red) berdasarkan SHGB 51,  "ujarnya, Selasa (5/6).

Sosok engkong Sukra katanya, patut dijadikan simbol perlawanan antara yang lemah melawan kekuatan raksasa, Paska pelaporannya ke wakil DPR-RI Fahri Hamzah, dan tekadnya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi lewat pengaduannya ke Kantor Staf Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan menyurati Kantor Pertahanan (BPN) Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan koreksi ulang atas terbitnya SHGB 51 adalah sesuatu yang patut ditindak lanjuti segera.

"Dengan telah dibentuknya Satgas Mafia Tanah oleh Bareskrim Polri,  setidaknya ini bisa jadi jembatan antara Satgas Mafia Tanah dengan FKMTI yang merupakan Korban dari Mafia Tanah, untuk mengusut tuntas siapa yang bermain dibelakangnya, "terangnya.

Terpisah, Sukra Bin Meran saat ditemui dikediamannya membenarkan bahwa dirinya sudah menulis surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dirinya menginginkan adanya perlindungan hukum, dan berharap ada pemblokiran di sertifikat tersebut karena cacat administrasi.

"BPN mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat Marunda Center jika terbukti cacat administrasi, Maka kami mohon kepala BPN Bekasi berani menggunakan kewenangannya untuk mengundang pihak Marunda Center dan membantu menyelesaikan penguasaan tanah yang sudah berlarut-larut, "ujarnya dengan antusias.

Sementara, Budiarjo Ketua FKMTI yang didampingi Manaek Hutabarat staf ahli FKMTI mengatakan, permasalahan yang terjadi di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, dirinya turut prihatin dan memberi apresiasi terhadap perjuangannya mencari perlindungan hukum atas tanah miliknya.

"Dengan Kehadiran FKMTI  saat ini diharapkan akan menjadi solusi terdepan dalam membantu masyarakat korban kasus mafia tanah di negeri yang sedang sakit ini, "ujarnya.

Ditambahkannya, FKMTI ini merupakan wadah para Korban Mafia Tanah untuk saling berbagi informasi dan mencari solusi atas kasus tanah yang mereka hadapi.

"Kita disini tidak sendirian, banyak saudara kita dari berbagai daerah juga sudah mengadukan nasib nya ke FKMTI, seperti di Kabupaten Bekasi, Bintaro, Tangerang, Palembang, bahkan di Sumatera Utara juga ada, semuanya siap bersatu untuk melawan mafia tanah, "jelasnya.

FKMTI harus berani melakukakan pembersihan terhadap kinerja aparatur ATR/BPN, sehingga peruntukan tanah untuk kemakmuran rakyat bisa terbebas dari tuan tanah dan perampasan tanah.

"Terkait kasus Engkong Sukra dan beberapa warga lainnya yang masih tersandung dengan kawasan Marunda Center, BPN Kabupaten Bekasi harus berani meneliti kembali dan membatalkan SHGB bila terdapat cacat administrasi sesuai peraturan menteri agraria yang berlaku, "tandasnya.(*).

Penulis : din
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.