BABELAN Bekasitoday.com-Beralasan proposal pembangunan yang diajukan tidak kunjung  terealisasi, Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Babelan melalui komite sekolah pungut uang kepada walimurid untuk pembangunan pengerasan halaman sekolah memakai paping blok.

Hj Saryati Kasek SDN 05 Babelan ketika ditemui kepada bekasitoday.com mengaku dirinya hanya mengetahui saja, untuk lebih jelasnya coba tanyakan kepada komite sekolah.

"Ini kan hasil rapat komite, saya selaku kepala sekolah tidak terlalu mencampuri, saya sudah bosen pak mengajukan proposal ke pemerintah, tidak pernah terealisasi, "jelasnya.

Menurutnya, hasil kesepakatan komite dengan walimurid saat rapat, untuk anggaran pengerasan halaman sekolah seluas 750 meter² membutuhkan biaya sebanyak Rp.60.810.000.

"Jadi sebanyak 430 siswa yang tercatat, dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap walimurid dibebankan sebesar Rp.142.000, "terangnya.

Sementara, Iyan Ketua Komite sekolah ketika ditanya mengaku bahwa untuk pengerasan halaman sekolah seluas 750 meter ², membutuhkan biaya sebanyak Rp.60.000.000, dan walimurid tidak merasa keberatan.

"Dalam rapat komite pada Hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018, yang dihadiri sebanyak kurang lebih 28 walimurid, disepakati bahwa setiap murid dibebankan biaya untuk pengerasan halaman sekolah sebesar Rp.142.000, dan bagi walimurid yang memiliki anak lebih dari satu cukup membayar sebesar Rp.100.000, biaya tersebut dibayarkan selama tiga kali, di bulan pertama dan kedua walimurid harus membayar sebesar Rp.50.000 setiap bulannya, dan dibulan ketiga sebesar Rp.42.000,  "jelasnya.

Terpisah, Fadriyanto Jusda Wakil Ketua Lembaga Aliansi Indonesia saat dimintai tanggapannya tentang pungutan sekolah terhadap walimurid kepada bekasitoday.com mengatakan, ini jelas pungutan liar (pungli-red), dimana orang tua walimurid masih saja dibebankan untuk pembangunan sarana sekolah. Hal ini jangan dianggap main-main oleh pihak sekolah, dan dalam waktu dekat akan kita kirimkan surat kepada instansi terkait.

"Semua itu jelas sudah diatur dalam Perpres nomor 87 tahun 2016, Presiden RI membentuk satuan tugas (SAPU) bersih pungutan liar. Satgas ini berlaku untuk semua instansi termasuk pendidikan. Ada 58 pembiayaan yang dikategorikan pungutan liar disekolah. Diantaranya uang masuk sekolah dan uang pembangunan, "ungkapnya.(*).
Bagikan:

Beri komentar:

0 komentar, berikan komentar Anda.